Surabaya, 02 September 2024 - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur mengadakan audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Jawa Timur untuk membahas program pengabdian masyarakat yang berfokus pada revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Audiensi ini diadakan di Grha Akuntan Jatim, Surabaya, dan dihadiri oleh jajaran pengurus IAI Wilayah Jawa Timur, Direktur Eksekutif IAI Jatim, serta Kepala Dinas PMD beserta stafnya.
Pembukaan Audiensi oleh Kepala Dinas PMD
Audiensi ini dibuka oleh Kepala Dinas PMD, Bapak Ir. Budi Sarwoto, MM., yang menyampaikan kondisi terkini BUMDesa di Jawa Timur, termasuk perkembangan dan tantangan yang dihadapi. Dalam pemaparannya, Bapak Budi menjelaskan bahwa meskipun banyak BUMDesa telah menunjukkan peningkatan, masih ada sekitar 50% BUMDesa yang mengalami stagnasi atau bahkan mati suri, terutama yang bergerak di sektor jasa simpan pinjam. Beliau menekankan perlunya inovasi dan penguatan kapasitas untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan kontribusi BUMDesa terhadap perekonomian desa.
Pemaparan Maksud dan Tujuan Program oleh IAI Wilayah Jawa Timur
Setelah pembukaan oleh Kepala Dinas PMD, Sigit Kurnianto, SE., MSA., Ak., CA., SAS., CGAE., ASEAN CPA, Direktur Eksekutif IAI Wilayah Jawa Timur, menyampaikan maksud dan tujuan dari program pengabdian masyarakat yang diusulkan oleh IAI. Beliau menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan pelatihan kepada pengurus BUMDesa mengenai tata kelola yang baik, pengelolaan keuangan yang transparan, dan strategi peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Sigit juga menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah untuk membantu BUMDesa agar dapat lebih mandiri dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa.
Diskusi dan Saran dari Pengurus IAI dan Dinas PMD
Setelah pemaparan dari Sigit Kurnianto, beliau mempersilakan pengurus-pengurus IAI yang hadir untuk menyampaikan pandangan dan saran mereka terkait program ini. Beberapa pengurus menyampaikan pentingnya pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan BUMDesa.
Kepala Dinas PMD, Bapak Budi Sarwoto, kemudian mempersilakan Kepala Bidang (Kabid) terkait, Ketua Forum BUMDesa, dan perwakilan dari Klinik BUMDesa untuk memberikan tanggapan mereka. Kabid mengapresiasi inisiatif dari IAI dan menekankan pentingnya pelatihan yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BUMDesa. Ketua Forum BUMDesa menambahkan bahwa program ini juga harus mencakup pembelajaran tentang diversifikasi usaha dan adaptasi terhadap perubahan pasar, agar BUMDesa tidak hanya bergantung pada satu jenis usaha.
Peningkatan Kapasitas BUMDesa: Tantangan dan Harapan
Dalam tanggapannya, perwakilan dari Klinik BUMDesa menyampaikan bahwa mereka sering menemui BUMDesa yang kesulitan dalam manajemen keuangan dan administrasi. Dengan adanya program pelatihan dari IAI, diharapkan BUMDesa dapat lebih memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan mampu menerapkannya dalam operasional sehari-hari.
Beliau berharap, dengan adanya program pengabdian masyarakat dari IAI Wilayah Jawa Timur ini, dapat memberikan masukan konkret dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BUMDesa, sehingga tidak hanya menjadi objek penelitian saja tetapi juga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja BUMDesa.
Rencana Kolaborasi dan Implementasi Program
IAI Wilayah Jawa Timur berencana untuk melibatkan lima komponen utama dalam program pengabdian masyarakat ini, yang dikenal dengan pendekatan Pentahelix. Komponen tersebut meliputi pemerintah daerah, asosiasi profesi, perguruan tinggi, bisnis, dan BUMDesa itu sendiri. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan dan peningkatan kinerja BUMDesa secara berkelanjutan.
Persiapan dan Strategi Implementasi
Salah satu fokus utama dalam program ini adalah memberikan pelatihan kepada pengurus BUMDesa tentang pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, akan disediakan materi pelatihan mengenai cara-cara efektif untuk meningkatkan layanan dan diversifikasi usaha agar BUMDesa dapat lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas PMD menambahkan bahwa informasi mengenai program ini akan disampaikan kepada Dinas PMD di tingkat kabupaten/kota. Meskipun demikian, beliau menekankan bahwa realisasi program ini tetap bergantung pada inisiatif dan kesiapan dari masing-masing daerah.
Harapan dan Prospek Kedepan
Audiensi ini menjadi langkah awal yang penting untuk memperkuat sinergi antara IAI Wilayah Jawa Timur dan Dinas PMD dalam upaya memajukan BUMDesa di Jawa Timur. Diharapkan dengan adanya kolaborasi ini, BUMDesa dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian desa dan menjadi pilar penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
Langkah Selanjutnya
Ke depan, IAI Wilayah Jawa Timur dan Dinas PMD akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk menentukan langkah konkret dan timeline pelaksanaan program. Kegiatan ini akan diawali dengan pemetaan kebutuhan di masing-masing BUMDesa dan pengidentifikasian potensi pengembangan usaha yang dapat didukung oleh program pengabdian masyarakat ini.
Dengan kerjasama ini, diharapkan BUMDesa di Jawa Timur dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai penggerak perekonomian desa, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.
Kesimpulan
Kolaborasi antara IAI Wilayah Jawa Timur dan Dinas PMD menunjukkan komitmen bersama dalam mengembangkan kapasitas dan potensi BUMDesa melalui tata kelola yang baik dan peningkatan kinerja berkelanjutan. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, BUMDesa diharapkan dapat bangkit dari kondisi mati suri dan bertransformasi menjadi entitas bisnis yang mandiri dan berdaya saing.
Audiensi ini merupakan langkah awal yang penting dalam upaya revitalisasi BUMDesa di Jawa Timur, dan menjadi contoh bagaimana sinergi antara organisasi profesional dan pemerintah dapat membawa perubahan positif bagi pembangunan ekonomi lokal.
